:.
[lihat.co.id] - Banyak aktivis yang menyerang keberadaan PT Freeport di Indonesia. Freeport, bagi sebagian kalangan hanya mengeruk kekayaan tambang terutama emas, namun minim kontribusi bagi rakyat Indonesia khususnya Papua.
Longsornya terowongan di Freeport Mimika menambah panjang rentetan kasus perusahaan tambang milik Amerika tersebut. Akibat longsor tersebut, 28 pekerja Indonesia tewas dan sepuluh lainnya mengalami luka.
Namun meski demikian, pemerintah Indonesia juga tidak berani memberikan sanksi keras kepada Freeport apalagi renegosiasi. Bahkan apa yang disampaikan pemerintah Indonesia terkesan melindungi Freeport, padahal banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.
Berikut lima pernyataan yang menunjukkan Indonesia lemah hadapi Freeport yang dikutip dari Merdeka:
Longsornya terowongan di Freeport Mimika menambah panjang rentetan kasus perusahaan tambang milik Amerika tersebut. Akibat longsor tersebut, 28 pekerja Indonesia tewas dan sepuluh lainnya mengalami luka.
Namun meski demikian, pemerintah Indonesia juga tidak berani memberikan sanksi keras kepada Freeport apalagi renegosiasi. Bahkan apa yang disampaikan pemerintah Indonesia terkesan melindungi Freeport, padahal banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.
Berikut lima pernyataan yang menunjukkan Indonesia lemah hadapi Freeport yang dikutip dari Merdeka:
1. Freeport berani tolak permintaan SBY
[lihat.co.id] - Senin (20/5) pagi, SBY menggelar rapat mendadak untuk memantau perkembangan terakhir evakuasi longsor di PT Freeport. Rapat dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik , Seskab Dipo Alam, Mensesneg Sudi Silalahi, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.
Selain menggelar rapat mendadak, SBY juga menggelar video conference dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto yang berada di Papua. Dalam percakapan tersebut, SBY berniat mengirimkan dua menterinya, yaitu Menteri ESDM Jero dan Menakertrans Muhaimin Iskandar ke Papua. SBY ingin mengetahui kondisi nyata keadaan di sana.
Namun, rencana presiden mendapat penolakan dari Freeport. Rozik beralasan kondisi yang kurang mendukung, menjadi faktor utama larangan itu. Rozik pun menyarankan SBY menunda mengirim dua menteri.
Entah alasan itu apa adanya atau memang perusahaan sengaja supaya kasus tersebut tak menyebar lebih luas, SBY malah menyetujui dan menunda keberangkatan menterinya hingga kondisinya pulih.
"Semula menteri ESDM, Tenaga Kerja akan berangkat ke lokasi. Tapi permintaan dari Freeport di Tembagapura, sementara mereka ingin fokus, konsentrasi untuk jalankan tugas. Dan memohon kepada Jakarta agar kehadiran pejabat dari Jakarta menunggu beberapa saat sampai situasinya tepat," kata SBY di Kantor Presiden.
2. Menteri ESDM: Renegosiasi Freeport diucapkan saja sulit
[lihat.co.id] - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menolak anggapan kecelakaan kerja di Freeport Indonesia yang menewaskan 28 orang sebagai momen strategis untuk membahas kembali renegosiasi kontrak karya hasil tambang.
Dia menegaskan, pemerintah maupun perusahaan asal Amerika Serikat itu sekarang lebih memilih fokus mencari tahu penyebab kecelakaan. Dalam konferensi pers yang dihadiri pula oleh Presiden Direktur Freeport McMoRan Copper & Gold Richard C. Adkerson, Jero terang-terangan menyebut Freeport masih enggan membahas renegosiasi kontrak bagi hasil tambang.
"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," ujar Jero saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).
Meski demikian, Jero menolak jika disebut tidak nasionalis hanya karena belum berhasil mengupayakan renegosiasi kontrak karya.
3. Hatta Rajasa irit bicara soal Freeport
[lihat.co.id] - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menolak berkomentar terkait kecelakaan kerja yang menewaskan 28 pekerja Freeport. Dia menyatakan, investigasi tim independen masih berjalan, sehingga publik harus menunggu hasilnya terlebih dulu.
"Ya itu soal longsor kita investigasi," singkat Hatta selepas menghadiri Indonesia Banking Expo di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/5).
Hatta juga enggan berkomentar soal proses renegosiasi kontrak karya Freeport yang mandeg sampai sekarang. Dia menilai, peristiwa kecelakaan yang menewaskan 28 orang itu tidak pas jika dipakai untuk mengajak kembali perusahaan penghasil emas dan perak ini bicara soal pembaruan bagi hasil tambang.
"(Kecelakaan) terpisah dengan persoalan renegosiasi," tegasnya.
4. Gubernur Papua: Jangan hanya salahkan Freeport
[lihat.co.id] - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan segera turun ke situs pertambangan PT Freeport, begitu mengetahui kabar adanya longsor. Menurutnya, tak elok PT Freeport mutlak disalahkan terkait insiden yang menewaskan 28 pekerja itu.
"Soal keamanan juga kita tidak tahu, siapa ada di belakangnya. Karena masalah keamanan juga ada di Freeport. Jadi kita jangan salahkan mereka (Freeport)," kata Lukas saat konfrensi pers bersama Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/5).
Lukas yang saat pilgub kemarin diusung Partai Demokrat yakin Freeport sudah melakukan segala kemampuan yang mereka miliki selama proses evakuasi. Untuk itu, dia mengatakan tidak tepat kalau kesalahan dibebankan kepada perusahaan.
"Kami sudah sampaikan, peranan Freeport lebih besar pada Papua. Ada recovery, konstruksi jalan. Lebih pada menyejahterakan Papua, tidak hanya masukan anak bangsa di manajemen, tetapi juga menyejahterakan Papua. Kita masih tertinggal jauh, itu yang ingin saya sampaikan," lanjutnya.
5. Wamen ESDM: Itu musibah tidak ada renegoisasi
[lihat.co.id] - Insiden Big Gossan adalah kecelakaan kerja tambang paling buruk di Indonesia. Akibat kecelakaan ini, banyak pihak yang mengusulkan agar Indonesia kembali melakukan renegosiasi dengan perusahaan milik Amerika Serikat itu.
Namun hal itu masih sebatas mimpi. Para pengambil kebijakan di Indonesia terkesan letoi saat menghadapi perusahaan tambang raksasa itu. Bahkan pejabat kita pun terkesan menjadi tameng bagi Freeport.
"Musibah yang terjadi itu musibah tidak ada yang dikaitkan (renegoisasi), namanya musibah," ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.
