:.
[lihat.co.id] - Entah apa sebabnya, kader Partai Demokrat senang sekali mengkritik Joko Widodo. Segala yang dilakukan gubernur DKI Jakarta itu dianggap salah, dan hanya pencitraan belaka.
Jika melihat ke belakang, kuat dugaan penyebab kritisnya partai berlambang bintang Mercy itu karena kekalahan calon incumbent Fauzi Bowo di Pilgub Jakarta. Saat itu, Joko Widodo yang diusung PDIP dan Gerindra menang telak mengalahkan Fauzi Bowo yang diusung Demokrat bersama beberapa partai lainnya.
Sejak itulah, Demokrat tampak tak menerima kemenangan pria yang akrab disapa Jokowi itu. Terlebih lagi, kini sosok Jokowi begitu mengagumkan di mata publik, tak hanya warga Jakarta.
Sederet nama politikus Demokrat bahkan tak bosan-bosannya mengkritik Jokowi. Sebut saja, politikus Demokrat di DPR, Ruhut Sitompul dan politikus Demokrat di DPRD, Ahmad Husein Alaydrus.
Teranyar, Ruhut mengkritik Jokowi hanya tukang mebel yang tak pantas dijagokan sebagai calon presiden. Tapi Jokowi masa bodoh dengan cibiran itu.
Tak mau kalah dengan Ruhut, dari DPRD Alaydrus pun menyahut. Berikut kritik pedas Alaydrus pada Jokowi yang dikutip dari Merdeka:
Jika melihat ke belakang, kuat dugaan penyebab kritisnya partai berlambang bintang Mercy itu karena kekalahan calon incumbent Fauzi Bowo di Pilgub Jakarta. Saat itu, Joko Widodo yang diusung PDIP dan Gerindra menang telak mengalahkan Fauzi Bowo yang diusung Demokrat bersama beberapa partai lainnya.
Sejak itulah, Demokrat tampak tak menerima kemenangan pria yang akrab disapa Jokowi itu. Terlebih lagi, kini sosok Jokowi begitu mengagumkan di mata publik, tak hanya warga Jakarta.
Sederet nama politikus Demokrat bahkan tak bosan-bosannya mengkritik Jokowi. Sebut saja, politikus Demokrat di DPR, Ruhut Sitompul dan politikus Demokrat di DPRD, Ahmad Husein Alaydrus.
Teranyar, Ruhut mengkritik Jokowi hanya tukang mebel yang tak pantas dijagokan sebagai calon presiden. Tapi Jokowi masa bodoh dengan cibiran itu.
Tak mau kalah dengan Ruhut, dari DPRD Alaydrus pun menyahut. Berikut kritik pedas Alaydrus pada Jokowi yang dikutip dari Merdeka:
1. Blusukan Jokowi cuma akal-akalan
[lihat.co.id] - Beberapa pihak mengkritik gaya blusukan Jokowi. Jokowi dianggap sengaja turun ke lapangan, sebagai pencitraan.
Selain itu, blusukan Jokowi dianggap hanya buang-buang waktu. Karena dengan blusukan pun, persoalan mendasar warga Jakarta tidak kunjung teratasi.
"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein kepada merdeka.com, Minggu (23/12).
Menurut Husein, kinerja Jokowi harus disentil. Seperti soal banjir yang selama ini menyusahkan warga Jakarta, harusnya Jokowi bekerja cepat untuk mengatasi.
"Jangan nunggu bola, tapi cari bola bagaimana banjir cepat surut, kalau tidak bisa-bisa Jakarta kelelap nanti," terang Husein.
2. Lelang jabatan ala Jokowi aneh
[lihat.co.id] - Bukan cuma blusukan Jokowi yang dikritik Alaydrus. Politikus Demokrat ini juga mengkritik program lelang jabatan terbuka camat dan lurah ala Jokowi.
Menurutnya, lelang jabatan itu program yang aneh karena hany diikuti dari internal PNS DKI.
"Jokowi aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN. Jokowi gede di Solo, Ahok besar di Belitung Timur," ketus Alaydrus.
"Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau jadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan, ini bukan Solo tapi Jakarta. Saya sangat tak setuju lelang jabatan ini," tandasnya.
3. Soal demo sopir angkot, Jokowi lempar tanggung jawab
[lihat.co.id] - Ratusan sopir angkutan umum di Jakarta mogok kerja dan berdemo di Balai Kota. Mereka menolak diberlakukannya Perda Transportasi.
Menanggapi keluhan para sopir, Gubernur Jokowi menegaskan pembahasan Raperda hingga pengesahan terjadi di zaman pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan salah alamat jika para sopir merongrong dirinya terkait Perda Transportasi. Jokowi mengarahkan para sopir ke DPRD jika ingin mempersoalkan perda tersebut.
Rupanya perintah Jokowi dinilai Alaydrus bentuk sikap melempar badan dan tanggung jawab.
"Jangan lempar badan dan tanggung jawab dong. Soal konsep, teori dan praktik itu kan dia, Jokowi. Enak banget. Jangan hanya blusukan ke pasar dan kampung saja, tapi ke terminal juga. Retribusi berapa," jelas Alaydrus.
4. Setiap proyek, Jokowi harus pikir panjang dananya
[lihat.co.id] - Jakarta akan menjadi tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG). Kegiatan itu menelan dana RP 1,2 triliun.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Ahmad Husin Alaydrus, meragukan kesiapan Jakarta sebagai tuan rumah kegiatan ini. Selain sarana dan prasarana yang tidak mendukung, dana Rp 200 miliar untuk acara tersebut juga dipertanyakan.
Sebagai anggota komisi yang membidangi anggaran, politikus Partai Demokrat itu meminta berpikir dua kali sebelum memutuskan mengeluarkan dana besar.
"Jangan sampai lantaran dipaksakan akhirnya penyelenggaraannya tidak maksimal. Seharusnya Pemprov DKI berpikir secara matang terlebih dahulu. Terutama terkait kesiapan sarana dan prasarana maupun pendanaannya," tegas Alaydrus di kantor DPRD Jakarta, Jumat (17/5).
Apalagi pelaksanaan Islamic Solidarity Games tersebut, tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2013.
"Uangnya dari mana? Ini harus dipikirkan. Karena ketidaksiapan jangan sampai ajang olah raga ini berantakan dan malah memberikan citra buruk bagi Jakarta di mata dunia internasional," jelas Alaydrus.
Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk berpikir ulang.
5. Bangun terowongan bawah tanah Jokowi mimpi
[lihat.co.id] - Jokowi bermimpi Jakarta memiliki terowongan bawah tanah (deep tunnel) yang multifungsi. Tapi Alaydrus menilai terowongan di bawah tanah yang membentang sepanjang MT Haryono hingga Pluit itu hanya mimpi semata.
"Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," katanya kepada merdeka.com, Jumat (28/12).
Alaydrus juga kesal Jokowi tak pernah mengajak DPRD saat membahas anggaran suatu proyek. Untuk proyek deep tunnel ini, Jokowi menganggarkan dana Rp 16 triliun.
"Harus bicarakan dengan dewan. Soal anggaran sebesar itu harus koordinasi dengan pemerintah pusat, kaitannya Kementerian PU, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup. Rencana itu harus bekerja sama dengan stake holder yang ada. Masih mimpilah," ungkapnya.
